Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan berdasarkan perjanjian tertulis dari para pihak yang bersengketa. Jadi, bukannya ke pengadilan negeri, para pihak bisa memilih lembaga arbitrase atau arbitrator yang netral untuk menyelesaikan masalah mereka.

Undang-undang dan pasal yang penting untuk kita ketahui tentang arbitrase

Dalam Undang-undang Arbitrase salah satu yang paling mendasar adalah Pasal 3 UU Arbitrase,yang menegaskan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Artinya, begitu ada klausul arbitrase dalam kontrak, para pihak wajib menyelesaikan sengketanya lewat arbitrase, bukan lewat pengadilan.

Contoh Kasus

Misalnya sengketa kontrak bisnis, investasi, atau perjanjian kerjasama. Contoh sederhana, sebuah perusahaan konstruksi berselisih dengan pemilik proyek karena masalah pembayaran. Jika kontraknya memuat klausul arbitrase, maka sengketa itu akan diselesaikan lewat lembaga arbitrase, bukan di pengadilan negeri.

Lembaga Arbitrase

Berikut beberapa lembaga arbitrase resmi yang ada di Indonesia seperti: Badan Arbitrase Nasional Indonesia, Badan Arbitrase Syariah Nasional, dan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan. Disini Kita bisa menunjuk ata akan disepakati siapa yang akan menjadi arbiter.

1. Prosesnya lebih cepat, karena ada batas waktu maksimal 180 hari untuk putusan arbitrase.

2. Sifatnya tertutup atau rahasia, berbeda dengan pengadilan yang terbuka untuk umum.

3. Para pihak bebas memilih arbitrator yang dianggap ahli.

4. Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, tidak bisa diajukan banding atau kasasi.

Betul sekali. Asalkan dari awal sudah ada klausul arbitrase dalam kontrak, para pihak bisa menghindari proses panjang di pengadilan. Arbitrase memberikan solusi yang lebih cepat, rahasia, dan sesuai kebutuhan para pihak.